Desa Sebagai National Identity


Pandeglang, pcm-news.com – Rumus Bolak-Balik
Jika berbicara tentang masalah “Desa”, maka persepsi yang umumnya timbul adalah penafsiran perihal suatu wilayah dengan latar belakang mayoritas warga berprofesi sebagai petani, atau bahkan pandangan yang lebih miris terdengar adalah dimana masyarakat (Desa) berlabel sebagai kumpulan manusia terbelakang, tertinggal, kuper, dan hal-hal negatif lainnya menjadi satu paket komplit ketika mengucapkan istilah Desa.

Bukanlah tanpa sebab paradigma miring tersebut muncul, asumsinya sangatlah sederhana jika dilihat dari banyaknya kasus kemiskinan, putus sekolah, gizi buruk, dan lain-lain yang “saban hari” menghiasi ruang publik hingga seolah menjadi sarapan wajib para penikmat berita melalui suguhan media baik cetak, elektronik (TV, radio), atau yang lebih kekinian adalah media online-pun juga tidak luput ikut berkontribusi untuk memberikan/menyumbang informasi perihal pemberitaan yang sebetulnya merupakan aib karena dapat dikategorikan sebagai kemunduran peradaban pada era digital seperti saat ini khususnya bagi objek yang dipublikasikan (warga/pemerintah Desa), ataupun secara umum bagi Pemerintah (Pusat/Daerah) yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan yang konkuren baik urusan bersifat wajib atau pilihan sebagai dasar bagi kebutuhan masyarakat.

Banyak contoh kasus yang tidak sulit untuk didapat, berkaitan dengan kesenjangan sosial yang berakar di kemiskinan dan berawal dari Desa. Seperti data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Di tingkat Provinsi dan Kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.” (CNN Indonesia.https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-20808/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/.Diakses pada 17 Agustus 2017).

Seiring dengan bertambahnya usia juga semakin banyaknya tuntutan kebutuhan hidup bagi mereka (anak putus sekolah) yang akhirnya sebagian besar terpaksa memilih hijrah meninggalkan Desa menuju Kota untuk mengadu nasib dengan harapan mendapatkan skema kehidupan yang lebih baik dan layak. Alih-alih menjadi solusi yang efektif, hal ini justru malah menimbulkan masalah baru karena kepindahannya tidak didasari dengan modal kemampuan/skill yang mumpuni, sehingga amat mudah kalah bersaing dengan kompetitor (warga pribumi atau pendatang) lainnya yang memang sudah dipersiapkan lebih dahulu bekal ilmu pengetahuan serta keahlian di dalam dunia pendidikan formalnya. Lagi-lagi akar masalahnya adalah kemiskinan !

Selanjutnya dapat digambarkan bahwa ada rotasi garis kemiskinan yang berputar (sementara), yang semula berada di wilayah pedesaan berpindah ke perkotaan, dan awalnya walaupun tidak secara keseluruhan bermuasal dari Desa. Dampak dari gejala sosial tersebut adalah kian menambah rentetan panjang persoalan dan memposisikan diri ke dalam bagan kompleksitas masalah di perkotaan yang wajib segera terselesaikan oleh para pemangku kebijakan sebelum coretan hitam makin mewarnai sketsa Nusantara yang kini sudah memasuki usia 72 tahun pasca diproklamirkan oleh para Founding Father pada Agustus 1945 silam.

Pendapat yang dikemukakan di atas didukung dengan adanya data yang diperoleh dari situs resmi BPS, yang kembali mencatat bahwa “Meski selama periode Maret 2016- September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).” (Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378. Diakses pada 17 Agustus 2017)

Bisa jadi mengapa angka kemiskinan di pedesaan menurun adalah akibat dari berkurangnya jumlah populasi warga Desa yang pindah berdomisili dan kalah berkompetisi di wilayah perkotaan tadi. Dan sangat mungkin terjadi ada perubahan angka manakala mereka (warga miskin di perkotaan) yang sebetulnya hijrah sementara tadi suatu saat akan kembali pulang ke pedesaan. Aahhh… saya pusing bermain angka-angka yang bersifat mengikat.

Mafia Intip Celah

Jika berkaca pada alur di atas, maka sudah sepatutnya dalam hal ini adalah Pemerintah Desa beserta Perangkat Desa lainnyanya untuk mereformasi birokrasi, sigap membaca situasi dan kondisi, serta mengoptimalkan SDM yang dimiliki secara maksimal baik yang sudah memiliki kompetensi dalam suatu bidang tertentu ataupun memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada warganya agar lebih berdaya guna juga berhasil guna. (Mashuri Maschab, dalam Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia:2013) Mengatakan karena pemerintahan Desa dalam kacamata Ilmu Politik dapat disejajarkan dengan keberadaan sel-sel dalam Biologi atau atom dalam Ilmu Kimia dan Fisika. Namun dalam konteks nasional, permasalahan Pemerintahan Desa menjadi skala prioritas yang merupakan tumpuan sekaligus sasaran pembangunan nasional dan sudah barang tentu sifatnya tidak lagi mikro.

Dewasa ini, angin segar dihembuskan oleh Pemerintah Pusat dengan melahirkan regulasi terbaru berupa hak otonomi untuk memposisikan keberadaan Desa agar mampu keluar dari zona ketertinggalan dan mendorong ke arah yang lebih baik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Banyak hal yang memberikan keuntungan (profit) atau bahkan memanjakan Desa dari lahirnya Undang-Undang ini. Bagaimana tidak, sebagai contohnya misal jika ditinjau dari aspek ekonomi maka sejatinya Desa tidak lagi miskin. Sebab ada sekitar tujuh (7) poin yang menjadi sumber pendapatan bagi Desa antara lain adalah: Pendapatan Asli Desa, alokasi dari APBN, hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Secara keseluruhan dana yang disebutkan tadi adalah untuk dialokasikan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Waaww… Amazing !

Pandangan penulis dalam hal ini ingin lebih memproteksi keberadaan Pasal 33 (d.) tentang persyaratan Calon Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah pertama atau sederajat;”. Bukan berarti ingin mendiskriminasikan atau menyepelekan kemampuan kepemimpinan (leadership) yang dimiliki oleh seorang dengan level ijazah SMP, karena pada teori prinsip dasar kepemimpinan di tingkat Pratama (Dusun, Desa, Kelurahan) yang sifatnya dasar adalah untuk melayani/bersentuhan langsung dengan masyarakat memang lebih diutamakan unsur sinergitas dalam membangun pola hubungan dengan masyarakat, karena tahapan ini merupakan proses pembelajaran dalam memahami sekaligus pembentukan karakter kepemimpinan pemerintahan. Namun penulis lebih melihat kepada rumitnya masalah yang ada di Desa juga beratnya tupoksi yang menjadi tanggungjawab penuh seorang Kepala Desa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ijazah tinggi bukanlah suatu jaminan seseorang dapat berlaku bijak dan arif sebagai pemimpin, namun setidaknya untuk prospek kualitas kepemimpinan agar lebih baik di masa yang akan datang. Juga memotivasi kemajuan di bidang pendidikan. Sedikit kilas balik mengingatkan pada data BPS di awal pembahasan, yang menunjukan bahwa garis kemiskinan menjadi penyumbang besar penyebab terhentinya kelanjutan jenjang pendidikan.
Jika pasal tersebut tidak segera dievaluasi dan masih menjadi barometer, celakalah generasi pelajar mendatang yang bercita-cita dan terobsesi menjadi Kepala Desa yang hanya cukup mengenyam pendidikan selama 9 tahun, karena yang terpenting adalah melewati proses demokrasinya (pilkades) dengan mempersiapkan pundi rupiah untuk biaya kampanye yang konon meski berlangsung pada tingkat pemilu terendah tetapi butuh cost yang tidak murah. Lebih ekstrem lagi selain dana tadi, ada juga transaksi ilegal akan tetapi lumrah ditemui atau publik menyebutnya dengan “mahar politik” yang juga terjadi di sana.

Mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Agus Sutisna dalam buku terbarunya Memilih Gubernur Bukan Bandit Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawara:2017, tentang mahar politik yang berimplikasi pada buruknya pelayanan di semua sektor pemerintahan, sehingga mahar menjadi muasal dari segala bentuk sial. Dan ditutup dengan analogi mahar seperti “kentut yang keluar dari perut tak sehat : tak tampak tetapi bau busuknya menyengat.”
Belum lagi, kekhawatiran tertentu yang disebabkan akibat dari adanya celah kosong untuk dipelintir dalam pasal itu (33 d.) menjadi titik awal yang akan dipolitisasi oleh para mafia di tingkat daerah, mengingat nominal rupiah yang berputar di Desa kini bukan lagi angka dengan nilai receh namun terbilang “waah…”, fantastis bukan jika mafia sudah turun gunung dengan perumpamaan status kopral bergaji jenderal..!, karena bukanlah kali pertama Desa dijadikan sebagai alat politik dalam arena perebutan kekuasaan melalui pendekatan persuasif ataupun mobilisasi massal yang disertai dengan pressure, baik di zaman dimana negara ini belum lahir hingga dikatakan merdeka. Namun upaya mempolitisasi terhadap Desa masih berlangsung hingga kini. Mashuri Maschab:2013 menyatakan bahwa “Pemerintah Desa dalam struktur pemerintahan Negara selalu dalam posisi yang sangat lemah, tidak memiliki akses yang berarti dalam proses pembuatan keputusan yang ditetapkan.”

Penulis: Agus Supriatna (Mahasiswa FISIP UMT Prodi Ilmu Pemerintahan, Tangerang Asal Pandeglang)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *